Kenaikan Iuran Bulanan BPJS Belum Final, Masih Dikaji Oleh Tim

bpjs kesehatan

Jakartasatu.co – Pihak Parlemen dan masyarakat sipil meminta pemerintah untuk menunda kenaikan iuran bulanan bagi peserta mandiri dan penerima bantuan iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Menurut Irfan Humaidi, Kepala Humas BPJS Kesehatan, seharusnya aturan kenaikan iuran ini bisa mulai efektif pada tanggal 1 April mendatang. Tetapi, hingga saat ini tim belum memutuskan apakah akan menunda atau tetap meneruskannya. “ Belum selesai kajiannya, masih akan ada kajian lagi hari ini,” ujar Irfan pada Senin (28/3) siang.

Usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR pada Kamis (17/3) lalu, Kementerian Kesehatan membentuk Tim yang bertujuan menyikapi permintaan kenaikan iuran BPJS kesehatan. Tim ini terdiri dari BPJS Kesehatan, Kemenkes, Dewan Jaminan Nasional dan Kemenkumham.

Berdasarkan pada Peraturan Presiden nomor 19 tahun 2016, kenaikan iuran bulanan BPJS kesehatan hanya berlaku bagi peserta mandiri atau pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan penerima bantuan iuran (PBI). Untuk kelas I, yang semua Rp 59.500 naik menjadi Rp 80.000 perbulan. Kelas II, yang awalnya Rp 42.500 akan naik menjadi Rp 51.000 per bulan. lalu untuk kelas III yang awalnya Rp 25.500 naik menjadi Rp 30.000 per bulan. Sedangkan untuk PBI, yang semula Rp 19.225 akan naik menjadi Rp 23.000 per bulan.

Hal ini juga dikatakan langsung oleh Ketua Komisi IX DPR RI Yusuf Macan Effendi yang meminta agar BPJS Kesehatan tidak menaikkan jumlah iuran bulanan bagi peserta BPJS kesehat sebelum pihak BPJS Kesehatan membenahi pelayanannya. Menurut Dede Yusuf, sapaan akrabnya, jumlah dokter yang tersedia saat ini masih belum mencukupi, sehingga perlu segera ditambah. Kondisi ini mengakibatkan pasien yang terdaftar BPJS terkatung-katung karena tidak memperoleh pelayanan yang maksimal.

“Manajemen pelayanan kesehatan dan kurangnya jumlah dokter harus diatasi dahulu. Jangan sampai iuran bulanan naik tetapi mutunya tidak ditingkatkan,” ujar Dede saat berkunjung di salah satu rumah sakit swasta di daerah Baleendah, Bandung.

Selain membahasa mengenai kenaikan iuran pada rapat dengan Komisi IX DPR, DPR Ri juga meminta BPJS Kesehat untuk melakukan sosialisasi program Kesehatannya pada masysrakat di daerah. Karena masih banyak warga yang belum mengetahui program BPJS Kesehatan hingga saat ini. bahkan, BPJS Kesehat juga masih belum manjadi prioritas bagi perusahaan plat merah.

Linda Mustika Ranny

Linda Mustika Ranny

just ordinary girl who like Korean boyband ! haha VIP & Ikonics !!

More Posts - Website

Comments

comments

Share This Post

Post Comment